Berapa Idealnya Jumlah Pengelola BUMDesa?

BUMDesa, bagi sebagian orang diibaratkan sebagai sebuah perusahaan yang terdiri dari direktur, manajer, dan pekerja. Direktur terdiri dari beberapa orang, ada direktur bidang A, B, C, dan seterusnya. Manajer pun demikian. Ada manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer personalia, dan seterusnya.

Maka ketika musyawarah pembentukan pengelola BUMDesa, minimal ada 10 orang, bahkan lebih yang ditunjuk atau dipilih menjadi pengelola BUMDesa.

Keren. Bagus. Luar biasa.

Namun ada yang terlupa. Bahwa ketika sebuah perusahaan terdiri dari banyak orang, ada konsekuensi yang harus dihadapi: beban gaji.

Ya, dengan banyaknya orang yang terlibat menjadi pengurus, maka beban gaji yang harus ditanggung BUMDesa menjadi sangat besar. Apalagi bagi BUMDesa yang baru akan menjalankan bisnis. Belum lagi jika ternyata banyaknya pengelola tidak mencerminkan kualitas.

Karena itulah, BUMDesa, menurut saya, seharusnya berkaca pada perusahaan start-up, perusahaan rintisan. Bukan perusahaan yang telah matang dan berjaya.

Perusahaan rintisan biasanya hanya terdiri dari 2 atau 3 orang saja. Yaitu orang-orang yang memang punya ide dan komitmen yang bagus khususnya terkait bisnis. 3 orang ini secara birokrasi akan berperan sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Dalam menjalankan bisnis BUMDesa, 3 orang ini akan menjadi direktur merangkap manajer. Bertugas merencanakan strategi bisnis. Adapun yang menjalankan di lapangan, adalah orang lain. Dan yang menjalankan di lapangan tidak perlu dimasukkan sebagai pengurus/ pengelola BUMDesa, melainkan cukup sebagai karyawan/ pekerja saja.

Itu pula yang kami terapkan di BUMDesa kami, BUMDesa Mitra Usaha Makmur Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Menyatukan visi dengan sedikit orang saja susah, apalagi klo semakin banyak. Karena itulah, di awal kami bahkan tidak membentuk unit usaha khusus. Usaha yg akan dijalani, dalam hal ini wisata, cukup dijalankan oleh pengurus inti BUMDesa saja. Pengurus inti kemudian mengangkat pegawai untuk bekerja di lapangan. Belum saatnya membentuk unit usaha khusus. 

Ketika usaha awal sudah berjalan lancar dan dirasakan perlu pengembangan, baik skala usaha maupun SDM, maka barulah dibentuk unit usaha. Adapun membentuk unit usaha di awal hanya akan menggemukkan struktur saja tanpa tujuan yg jelas. Ini usaha bung, bukan birokrasi bagi2 kursi.

Post a Comment

0 Comments

close